PANCASILA DALAM PARADIGMA GLOBAL

MAKALAH

PANCASILA DALAM PARADIGMA GLOBAL

Disusun Oleh : kelompok 8

1. Ririn Dwi Anggraini (141810201002)
2. Cyntia Maya Parahita (141810201011)
3. Cahya Agus Erfianto (1418102010
4. Rizki Agus Wijanarko (1418102010
5. Elphas Indika Aprilian (141810201045)
6. Intan Ratna Sawitri (1418102010
7. Juliyul hidayatulloh (140910201023)
8. Dimastya

UNIVERSITAS JEMBER

2015

BAB 1. PEDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Pemahaman dan pengetahuan pancasila wajib dipahami oleh setiap warga Negara yang bersangkutan karena pada dasarnya Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai pancasila masyarakat dapat menjalani hidup dengan landasan yang sudah diberikan pendiri Negara yang bertujuan dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

   Pelaksanaan kehidupan sebuah Negara bergantung pada masyarakatnya, sinkronasi pemerintahan dan rakyat menjadi hal yang vital mengingat komponen Negara bergantung pada keduanya. Hakikat menjalankan Negara juga bergantung pada keadaan sekitarnya, dalam ruang lingkup sebuah Negara, menjadi maju dan mengenal peradaban global penting dilakukan. Era globalisasi dapat menjadikan suatu Negara lebih baik dengan cepat dan ideal, atau bahkan menghancurkan sebuah Negara dengan dampak negative yang tidak terbatas.

            Rasa nasionalisme kepada bangsa dan Negara dapat dilihat dari loyalitas warga Negara kepada bangsanya dalam mempertahankan negarannya dalam berbagai bidang. Bela Negara terhadap bangsa tercermin dalam ketertiban masyarakat menjalankan hukum yang berlaku. Konsep bela Negara yang baik telah tertuang dalam nilai-nilai pancasila, sehingga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai pancasila menjadi penting dilakukan warga Negara untuk mewujudkan Negara yang siap dalam menghadapi era globalisasi.

      Pancasila sebagai dasar Negara dapat dijadikan filter untuk menyaring perubahan zaman dalam menjalankan peradaban globalisasi. Berbagai keadaan masuk ke Negara indonesia dan diterima dengan tangan terbuka dan tanpa memilah yang baik dan yang benar. Dengan keadaan ini dapat menjadikan masyarakat semakin luntur terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

1.2  Rumusan Masalah

Perkembangan globalisasi yang telah mendarah daging dalam setiap individu menjadi persoaalan baru dalam menjalani kehidupan yang baik dan positif, permasalahan yang mendasar adalah penurunan nilai keteladanan terhadap pancasila. Masih banyak lagi persoalaan yang muncul terkait pancasila dalam paradigma global, yang akan dibahas dalam makalah ini.

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 globalisasi

·         Pengertian globalisasi menurut Selo Soemardjan yaitu proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada diseluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama.

·         Pengertian globalisasi menurut Edison Jamli dkk yaitu sebuah proses yang muncul dari sebuah gagasan , yang kemudian ditawarkan agar diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik kesepakatan bersama dan menjadi panutan bersama bagi bangsa-bangsa yang berada diseluruh dunia.

·         Pengertian globalisasi menurut Emanuel Ritcher yaitu suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat dimana mereka sebeleumnya berpencar dan terisolasi yang nantinya akan saling memiliki ketergantungan dan mampu mewujudkan persatuan dunia.

·         Pengertian globalisasi menurut John Huckle ialah suatu proses dengan kejadian , kegiatan dan keputusan disalah satu belahan dunia yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat didaerah jauh sekalipun.

·         Pengertian globalisasi menurut Laurence E. Rothenberg ialah percepatan dari intensifikasi integrasi dan interaksi antara orang-orang , perusahaan dan pemerintah dari Negara yang berbeda

• Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian globalisasi merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam sistem organisasi antar masyarakat diseluruh dunia sehingga memperlancar interaksi antar warga dunia.

2.2 Pancasila dalam pandangan pandangan global

Pancasila selalu menjadi pembicaraan hangat yang banyak menjadi topik pembicaraan,  pembicaraan mengenai pancasila sangatlah luas hingga menyita ruang dan waktu . pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah ditentukan oleh pendiri negara terdahulu, yang sudah seharusnya menjadi pedoman kita sebagai rakyat untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan ideologi Pancasila harus mampu menunjukkan identitas pancasila. Pancasila harus dipertahankan identitasnya sebagai dasar negara Bangsa Indonesia, karena itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi sejati untuk bangsa Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mulai terancam pada era globalisasi saat ini. Era globlaisasi saat ini banyak ideologi baru yang muncul, yang berusaha menumbangkan ideologi dasar kita yaitu Pancasila. Mengingat posisi bangsa Indonesia saat ini berada pada pusaran arus globalisasi dunia yang berkembang sangat pesat. Tepi yang pasti harus diingat bahwa bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan identitas nasional dan kepribadian bangsa, meskipun hidup di tengah perkembangan masyarakat dunia yang pesat. Terdapat sisi positif kita sebagai rakyat hidup di era globalisasi ini, yaitu dapat mendatangkan kemajuan dalam hal teknologi. Namun ada pula sisi negatif yang harus diterima kita sebagai rakyat, yaitu rakyat mulai kehilangan jati diri. Jati diri yang dimiliki rakyat saat ini sudah mulai luntur dari nilai nilai Pancasila. Hal ini disebabkan dalam era globalisasi tidak ada lagi batasan batasan budaya dan ideologi seperti apa yang bisa masuk ke Negara Indonesia.

Melihat kondisi dunia yang mengalami perkembangan globalisasi dengan sangat pesat seperti saat ini, bangsa yang menutup diri dari dunia luar bisa dipastikan akan tertinggal dari bangsa yang lainnya. Tertinggal dalam bidang kemjuan teknologi, bidang ekonomi, bidang industri dan lainnya. Kita sebagai bangsa Indonesia memilih berinteraksi dengan dunia luar agar bisa bertahan dengan persaingan  dunia globalisasi. Bangsa Indonesia tidak hanya menyerap ilmu globalisasi dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, perekonomian, tetapi juga nilai nilai sosial politik. Namun tanpa merubah ideologi bangsa yaitu Pancasila. Nilai nilai dari Pancasila haruslah tetap ada karena merupakan identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu kita sebgai rakyat bangsa Indonesia harus pandai memilih budaya mana yang bisa diserap, yang sesuai dengan nilai nilai pancasila. Karena sejatinya memang kita harus memilih budaya yang benar benar sesuai dengan Pancasila. Karena jika tidak sesuai akan merusak tata nilai budaya bangsa Indonesia, dan seharusnya kita bisa menolaknya dengan tegas. Apabila bangsa Indonesia mampu konsisten menjaga nilai nilai luhur bangsa, maka budata luar yang masuk akan tertolak dengan sendirinya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus dimanfaatkan sebagai fasilisator untuk menyeleksi budaya asing yang masuk. Harus sesuai dengan nilai nilai kehidupan yang ada pada UUD 1945 dan Pancasila.

2.3 Pancasila Dalam Perkembangan Zaman

Reformasi meiliki makna yaitu pergerakan yang berfungsi memformat ulang, menata kembali hal hal yang menyimpang dan dikembalikan pada bentuk semula yang sesuai dengan nilai nilai yang dicitacitakan rakyat. Reformasi yang terjadi di Indonesia  di pelopori oleh mahasiswa dan tokoh tokoh yang meraskan sulitnya krisis ekonomi, yang ternyata krisis ekonomi lebih rumit dari kasus krisis politik. Pada jaman reformasi banyak korban yang berguguran. Contoh korban yang gugur dalam masa reformasi adalah mahasiswa Trisakti yang gugur dalam tragedi Semanggi  I-II. Pada era reformasi banyak terjadi kerusahan massa yang anarkkis, pembunuhan, pemerkosaan, perusakan fasilitas umum di sebagian kota kota di Indonesia. Semangat reformasi yang diluapkan menjadi sngat kacau dan tidak menentu, malah justrun menodai nilai dan tujuan dari era reformasi itu sendiri. Hal ini menjadi tanda tanya besar mengapa hal tersebut bisa terjadi. Salah satu tujuan reformasi adalah reformasi di bidang politik. Mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pada tahun 1998 bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia, sehingga menyebabkann stabilitas politik menjadi goyah. Saat itu ekonomi rakyat Indonesia menjadi semakin terpuruk, yaitu sistem ekonomi hanya berada pada sebagian kecil penguasa. Ditambah lagi maraknya praktek korupsi. Tidak hanya korupsi namun juga kolusi dan nepotisme. Hampir seluruh instansi serta lembaga pemerintahan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Hal ini makin membuat rakyat semakin Namun semenjak era reformasi nilai nilai Pancasila kian tersingkirkan, nilai nilai Pancasila mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh generasi penerus bangsa. Hal ini karena pengaruhera globalisasi yang berkembang pesat.  Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia kehilangan identitas kebangsaannya. Hal ini dapat dilihat dari lunturnya rasa kebersamaan, persatuan bangsa Indonesia, dan merosotnya moral masyarakat Indonesia. Lebih banyak yang memntingkan kelompok daripada kepentingan bersama atau kepentingan nasioanl. Yang berakhir pada banyaknya pertikaian.

Pelaksanaan Pancasila di ere reformasi cenderung menurun. Masyarakat terlalu menikmati gejolak globalisasi. Masyarakat mulai menikmati budaya asing yang masuk sehingga mereka lupa siapa jati diri mereka sebenarnya, sebagai masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di era reformasi, Pancasila seperti tidak emiliki kekuatan untuk mengendalikan masyaraakat. Masyarakat terkesan masa bodoh dan acuh terhadap nilai nilai Pancasila.  Hal ini disebabkan karena Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter, hal ini yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Dewasa ini, Pancasila harus tetap ditegakkan sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila haruslah menjadi dasar dan pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Meskipun banyak terjadi dinamika politik, disintegrasi, dan intoleransi yang parah maupun sgregegasi sosial dan konflik yang masih rawan terjadi. Diperlukan adanya pendekatan pendekatan politik yang sederhana dengan mengikuti perubahan perubahan yang terjadi menderita. Puncak kasus ini menimbulkan hancurnya ekonomi nasional. Oleh karena itu timbul gerakan masyarakat yang dipelopori mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat. Gerakan moral politik ini menuntut adanya reformasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan hukum.

Pancasila memiliki nilai nilai yang bersifat reformatif, yang artinya memiliki sistematik pelaksanaan yang mampu disesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan jaman yaitu dengan menata kembalii kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Namun harus sesuai dengan nilai nilai esensial Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Dewasa ini, sudah seharusnya untuk menumbuhkan semangat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang digunakan sebagai pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara wajib mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung pada Pancasila. Penanaman nilai nilai Pancasila harus dilakukan melalui bidang pendidikan.

2.4 Penerapan Pancasila Dalam Globalisasi

Pengamalan Pancasila dalam Rangka Menghargai Perbedaan. Sikap menghargai perbedaan, perbedaan bukanlah suatu hambatan untuk melakukan hal baik. Kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mampu menyatukan seluruh bangsa Indonesia, mampu menghadapi serangan pemberontak, sudah selayaknya kita bangga memiliki Pancasila. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, maka harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan suku bangsa dan budaya bukan menjadi penghalang, tapi justry mampu menjadikan persatuan negara semakin kuat. Pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peranan media massa sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter masyaraka. Melalui media massa dpat dilakukan sosialisasi dengan cepat dan lebih menarik. Semua kalangan juga mampu menikmati melalui pers, radio, internet, dan televisi. menggunakann media massa sangat memudahkan dalam sosialisasi, karena mmedia massa merupakan jalur pendidikan dunia maya. Namun pengguanann media massa harus dijaga, jangan sampai merusak nilai nilai Pancasila yang akan disampaikan. Karena pengamalan nilai Pancasila harus tersampaikan dengan benar untyuk membentuk pribadi bangsa yang sesuai Pancasila dan UUD 1945.

2.5  Study kasus pancasila dalam paradigma global

v  Sikap generasi muda sesuai pancasila dalam menghadapi era global di bidang ekonomi

            Perjalanan hidup suatu bangsa sangat tergantung pada efektivitas penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara disegala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam. Era global menuntut kesiapan segenap komponen bangsa untuk mengambil peranan sehingga dampak negatif yang kemungkinan muncul, dapat segera diantisipasi.Globalisasi yang pada hakikatnya membawa kita ke ruang lingkup atau tatanan dunia itu dapat diibaratkan seperti pergerakan udara . Ia bergerak dari satu ruangan, masuk dan kemudian memenuhi ruangan lain yang lebih luas dan tidak terbatas Titik awal lahirnya globalisasi, dimulai dengan ditemukannya alat komunikasi dan transportasi modern.

            Melihat usia pemerintahan jokowi widodo dan wakil presiden jusuf kalla sudah lebih setahun. Tentunya telah menghadapi lika-liku segala permasalahan yang kompleks dalam menjalankan roda organisasi. Perekemonian merupakan sumber potensial yang  selama ini ingin dikuasai oleh bangsa asing. Disisi lain indonesia merupakan negeri yang kaya dilihat dari segi potensialnya sumber daya alam yang dimiliki, tentu fakta tersebut membuat bangsa lain berbondong-bondong ingin menanamkan kekayaannya dalam bentuk investasi. Lantas bagaimana kalangan bisnis melangkah pada tahun 2016? Dan apa langkah pemerintah yang akan diambil dalam merangsang kinerja pada tahun 2016? Pemerintah jokowi-jusuf kalla menargetkan pertumbuhan sebanyak 5% pada tahn 2016, namun apabila dalam kinerjanya sangat baik dan tanpa hambatan diperkirakan kenaikan bisa mencapai 5,2 % pada tahun 2016. Tentu dengan persaingan global dalam peningkatan mutu ekonomi sangatlah sulit. Dimana tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah ialah sebagai peningkatan jumlah kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanaat nilai-nilai pancasila khususnya sila ke-4. Dalam perjalan perekomonian di indonesia belum sepenuhnya baik, terbukti pada tahun 2014 pertumbuhan perekomonian di indonesia mencapai 5,01%.Namun, pada triwulan ke tiga tahun 2015 hanya mampu naik sebanyak 4,73% naik tipis pada triwulan kedua sebesar 4,67 %. Kenaikan dalam bulan ke enam sampai ke sembilan hanya mampu naik sekitar 0,5% saja. Tentu sangat miris melihat kinerja pemerintahan dalam menangani pertumbuhan ekonomi apabila dibenturkan tantangan pada masa depan yang menuntut bangsa indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dalam pasar global. Pemerintah sebenarnya mampu merengguh hasil kenaikan ekonomi 5,5% apabila pemerintah disini konsisten dengan kebijakan pro-ekonomi yang sudah disambut baik oleh BUMN, swasta nasional, bahkan para pengusaha asing dari negara sahabat. Dalam pertemuan 100 CEO yang digelar pada hari kamis (26-11-2015) tersebut adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam kesiapan mengahadapi tahun 2016.dalam study kasus ini selain diperlukan adanya kinerja baik dari pemerintah dapat merubah kehidupan bangsa indonesia, baik dalam kesejahteraan masyarakat maupun persatuan indonesia. menuntut pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam menghadapi pasar global, tentunya peran pemerintah saja tidak cukup dalam menyikapi segala sesuatu permasalahan yang komplek, terutama menggodok persoalan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, perlunya peran lebih dari masyarakat khususnya mahasiswa dalam pengawalan kinerja aparatur negara, seperti yang diamanatkan pada tetua pendiri bangsa terhadap generasi muda melalui nilai-nilai pancasila ,

1) ketuhanan yang Maha esa

2) kemanusian yang adil dan beradab,

3) persatuan indonesia,

4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

dalam nilai-nilai pancasila sudah dijelaskan bagi generasi muda sebagai penerus bangsa agar selalu mengawal dan menjaga keutuhan negara indonesia dalam menghadapi masa depan yang mungkin dalam study kasus ini adalah ancaman melalui perekomonian di indonesia yang menuntut agar bangsa indonesia lebih berkembang dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Bangsa indonesia merupakan bangsa yang bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, Bangsa yang berbangsa satu , bangsa yang gandrung akan keadilan, bangsa yang berbahasa satu , bahasa tanpa kebohongan.! dimana ketika kesejahteraan rakyat dipermainkan nantinya maka generasi muda siaplah bertempur, jaga keutuhan bangsa dalam menghadapi era global. Ketika bendera merah putih dikibarkan. hentikan ratapan dan tangisan. Satu langkah mundur adalah bentuk pengkhianatan.

v  Contoh kasus nyata :

Kasus : sulit cari kerja, lima pemuda edarkan narkoba

Mukhtar Bagus – SindoNews.com

Senin, 23 November 2015 – 20.20 WIB

     JOMBANG - Sulitnya mencari pekerjaan membuat lima pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terpaksa berjualan sabu. Kelimanya ditangkap petugas dan kini dijebloskan ke tahanan Mapolres Jombang, Senin (23/11/2015) sore. Mereka adalah Gun (32), AW (24), Su (32), AY (30), dan WAD (33). Para pengedar ini ditangkap petugas di rumah masing-masing setelah polisi mengendus dan mengincar aktivitas mereka dalam satu bulan terakhir. Dari tangan kelima tersangka, polisi berhasil mengamankan 3,58 gram sabu, peralatan isap sabu, dan 17 ribu butir pil Double L. Selama menjalankan bisnis haram ini, para tersangka tak hanya menjual barang haramnya kepada masyarakat umum, tetapi juga ke kalangan pelajar. Kepada petugas, para tersangka yang pengangguran ini mengaku nekat jualan barang haram tersebut karena bingung tidak punya pekerjaan. Kasat Reskoba Polres Jombang AKP Suharyono mengatakan, para tersangka terancam dijerat UU Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Sumber  : source: http://daerah.sindonews.com/read/1063884/23/sulit-cari-pekerjaan-lima-pemuda-edarkan-sabu-1448284824

Analisa :

            Narkoba adalah kasus yang terjadi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga menjadi permasalahan yang dibahas dalam dunia internasional. Kian lama semakin marak penggunaan dan penyalah gunaan narkotika terutama dikalangan remaja. Para pemuda yang seharusnya dalam usia produktifnya sibuk membangun dan menyiapkan massa depannya, malah hacur karena narkoba. Masalah mengenai penyalah gunaan narkotika bukan hanya masalah antara tersangka pengguna/pengedar dengan aparat saja, namun sudah menjadi masalah negara. Para pemuda bangsa yang menjadi penerus generasi kelak, kini terancam massa depannya. Jika massa depan generasinya saja hancur, maka ikut hancur pula bangsa Indonesia ini nantinya. Para pengedar narkoba seperti lima pemuda diatas tidak hanya merugikan dan merusak dirinya sendiri, melainkan juga orang lain. Penyebab dari penyalah gunaan narkotika berdasarkan kasus diatas bisa dari berbagai hal, diantaranya : kurangkan pendidikan yang didapat, kurangnya perhatian dari pihak keluarga, adanya masalah pribadi dan ekonomi, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemuda bangsa Indonesia saat ini, kurangnya lapangan pekerjaan yang menjanjikan dan lain-lain.  Kurangnya ketegasan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengedaran narkoba juga menjadikan para pengedar tidak jera dalam melakukan pekerjaan haramnya.

Dalam konteks ideologi Pancasila, kasus diatas tidak sesuai dengan kaidah sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemuda pelaku pengedar narkoba diatas melakukan penyimpangan terhadap nilai nilai yang terdapat dalam Pancasila sila pertama yaitu memberikan barang haram kepada orang lain untuk dikonsumsi. Jelas para pengedar itu tidak mengamalkan nilai nilai pancasila sila pertama dalam kehidupannya. Pera pengedar tersebut tidak mengerti akan larangan dan aturan yang terdapat pada agamanya sendiri. Karena ketika seseorang dekat dengan Tuhan-nya, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai dan norma yang diajarkan oleh ajaran dari agamanya. Selain menyimpang dari nilai yang terdapat pada sila pertama pancasila, perilaku lima pemuda diatas juga menyimpang dari sila kedua yaitu kemanuasiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia, seharusnya seseorang mempunyai adab terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Manusia yang beradab adalah manusia yang tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungannya, seperti norma dan nilai  agama, adat dan hukum. Namun, perbuatan lima pemuda pengedar narkoba diatas jelas menyimpang dari norma hukum, adat dan agama. Pengerdaran dan penggunaan narkoba dilarang oleh negara dan tertulis dalam undang-undang. Tidak sepenuhnya kesalahan terletak pada tersangka pengguna narkoba, melainkan juga dari pihak pemerintah. Menurut sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, para pemuda ini sebagai rakyat negara Indonesia tidak mendapat kesejahteraanya sehingga terpaksa melakukan pekerjaan sebagai pengedar narkoba untuk mendapatkan nafkah. Hak dan kewajiban rakyat Indonesia untuk negara adalah sama. Mungkin saja para pemuda itu tidak mendapat pendidikan yang cukup sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengetahuan mengenai kemampuan dan keterampilan pun tidak dipunyai oleh mereka sehingga kemungkinan itu menjadi salah satu faktor mengapa mereka memilih untuk menjadi pengedar narkoba. Sehingga kurangnya kebijakan pemerintah untuk memelihara warga negaranya menjadi salah satu faktor semakin bertambahnya para pelaku kriminal seperti pengedar narkoba.

Solusi :

Dalam menyelesaikan masalah seperti kasus mengenai pemuda pelaku pengedaran narkoba karena pengangguran diatas dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara yaitu :

1.      Dapat dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu dengan melakukan pendakatan diri terhadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena ketika diri sendiri sudah melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama, alasan apapun untuk berbuat menyimpang akan terasa salah jika dilakukan.

2.      Selanjutnya dari pihak keluarga, keluarga adalah lingkungan dimana seseorang pertama kali belajar mengenai banyak hal. Jika dalam keluarga tersebut tidak menanamkan nilai dan norma yang sesuai dengan ideologi Pancasila sejak dini, maka ketika dewasa seseorang tersebut bisa saja akan bertindak dan berperilaku menyimpang dari nilai ideologi Pancasila. Sehingga, pihak keluarga harus membimbing dan mengajarkan norma dan nilai yang sesuai dengan ideologi pancasila kepada seorang anak agar anak tersebut memiliki moral dan paham akan pentingnya ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3.      Selain dari pihak internal yaitu diri sendiri dan keluarga, ada juga solusi dari pihak eksternal yaitu dari pihak pemerintah, yaitu pemerintah tidak hanya membuat program wajib belajar 9 tahun melainkan juga membuat sarana pembelajaran skill dan kemampuan serta keterampilan untuk bekal pengalaman yang berguna untuk masyarakat saat melamar pekerjaan. Pemerintah juga kiranya mengadakan sosialisasi mengenai wirausaha kepada masyarakat menengah kebawah untuk membuat lapangan kerja sendiri juga memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang berminat membuat wirausahanya sendiri. Sehingga kurannya lapangan pejerkaan tidak lagi menjadi alasan bagi pengangguran untuk bertindak kriminal.

4.      Pemerintah juga kiranya membuat kebijakan mengenai wajibnya penanaman pendidikan Pancasila kepada seluruh jenjang pendidikan mulai sekolah dasar hingga universitas untuk memupuk rasa dan pemahaman siswa dan masyarakat kepada nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diharapkan setelah paham nantinya masyarakat akan benar benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perbuatan menyimpang akan semakin berkurang nantinya.

5.       Pihak yang berwenang membuat sanksi yang tegas kepada para pengedar Narkoba seperti lima pemuda diatas, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut dan juga bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

6.      Masyarakat terutama remaja dan anak-anak diberikan pembinaan tentang bahaya penggunaan narkoba sehingga tidak tergiur oleh iming-iming pengedar dan penjual narkoba.  

v  Contoh kasus saat PEMILU

Saat Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, dari para partai politik peserta pemilu diberi kesempatan untuk berkampanye. Kampanye sering dilakukan dengan cara mengerahkan massa untuk menghadiri rapat umum. Dengan cara ini seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai politik peserta pemilu atau calon memiliki massa yang banyak. Peserta kampanye baik dari partai politik maupun simpatisannya seringkali melanggar peraturan yang ada. Misalnya, mereka mengerahkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye, melakukan kampanye di tempat ibadah, atau mengerahkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengikuti kampanye partai politik tertentu. Peserta kampanye dan simpatisan partai politik juga seringkali melanggar peraturan lalu lintas yang ada seperti mereka naik kendaraan bak terbuka sehingga sangat membahayakan jiwa seseorang. Mereka juga melakukan konvoi keliling kota berboncengan lebih dari dua orang tanpa memakai helm dan meraung-raungkan suara knalpot kendaraannya.

Jadi, kampanye kesannya hanya hura-hura. Pada kampanye pemilu, rakyatmempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang yang dimaksud berlangsung 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Persiapan materi kampanye pemilupunberisi program peserta pemilu dan dalam menyampaikan materi kampanye hendaknya dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan mendidik. Kampanye yang baik dapat dilakukan melalui dialog yang dilakukan dalam pertemuan terbatas, penyebaran program melalui media cetak dan media elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum,dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada kampanye pemilu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1)            Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

2)            Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3)            Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain

4)            Menghasut, menyogok/suap dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

5)            Mengganggu ketertiban umum.

6)            Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara pemilu pada umumnya dilaksanakan untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara serentak. Hari dan tanggal pemungutan suara pemilu untuk semua daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU. Untuk memberikan suara dibuatkan surat suara pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang memuat nomor urut dan tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut calon, dan nama calaontetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan. Surat suara untukpemilu anggota DPD memuat nama dan foto terbaru calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan tanda ”satu kali” pada surat suara. Memberikan tanda ”satu kali” sebagaimana yang dimaksud dilakukan berdasarkan prinsip memudahkanpemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaran pemilu. Untuk keperluan pemungutan suara itu disediakan kotak suara untuk tempat surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih. Setelah waktu pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan penghitungan suara saat itu juga. Sebelum penghitungan suara dimulai Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menghitung hal-hal sebagai berikut:

1)            Jumlah pemillih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap

2)            Jumlah pemilih dari TPS lain

3)            Jumlah surat suara yang tidak terpakai

4)            Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara

5)            Sisa surat suara cadangan penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, kemudian dibuatkan berita acara oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya dua anggota Panitia Pemungutan Suara serta ditandatangani oleh saksi peserta pemilu.

Solusi untuk kasus diatas adalah sebgai berikut :

Solusi untuk mengatasi pelanggaranaturan dalam kampanye, adanya bermacam-macam bentuk pelanggaran kampanye yang masuk kategori pidana dan atau hukum lainnya pada saat peserta pemilu berkampanye. Sama halnya, ada perbedaan pandangan antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menilai apakah iklan peserta Pemilu di media dapat dikategorikan pelanggaran pidana atau tidak. Ujungnya, tindak lanjut dari laporan masyarakat atas dugaan pidana dalam kampanye Pemilu belum berbuah hasil seperti harapan. Hal itu disebabkan karena adanya celah dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Misalnya, dalam ketentuan tentang kampanye disebutkan bahwa materi kampanye meliputi meliputi visi, misi, dan program partai politik. Akibatnya, muncul pandangan yang menilai jika iklan peserta pemilu yang tidak mencantumkan berbagai materi itu maka tidak dapat disebut kampanye. Jadi kerap dipandang pihak kepolisian dan kejaksaan bukan sebagai pidana.

Seperti dalam pertanyaan bawaslu terus mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk patuh terhadap aturan main. Apalagi, pemangku kepentingan sedang mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pemiludapat meningkat dan berjalan secara baik dan sehat. Ketidak patuhan partai politik peserta pemilu terhadap regulasi menyebabkan upaya itu terhambat karena masyarakat semakin menjauhi pemilu. Dan apabila para calon peserta pemilu tidak melakukan hal yang baik, bagaimana masyarakat mau memilih.